SMINews.info LEBAK || Senin, 29 Desember 2025 — Dugaan keterlibatan salah satu Kepala Dinas di Kabupaten Lebak berinisial IS dalam pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai sorotan tajam dari kalangan aktivis dan masyarakat.
Ketua LSM GMBI Distrik Lebak, King Naga, mengungkapkan adanya temuan data pada sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) yang mencantumkan nama salah satu Kepala Dinas Kabupaten Lebak sebagai Ketua Pembina pada sebuah yayasan yang mengelola dapur MBG di Kampung Cikeuyeup, Desa Gununganten, Kecamatan Cimarga, serta dua dapur lainnya yang berlokasi di Desa Kaduagung dan Desa Pasir Gendok, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak.
King Naga mengaku terkejut dengan temuan tersebut karena dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, mengingat yang bersangkutan merupakan pejabat publik sekaligus Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Pejabat publik, termasuk Kepala Dinas, pada dasarnya dilarang merangkap jabatan pada lembaga lain yang berpotensi mengganggu tugas pokok serta menimbulkan konflik kepentingan. Hal ini sebagaimana diatur dalam PP Nomor 47 Tahun 2005 dan PP Nomor 29 Tahun 1997,” tegas King Naga.
Ia pun mendesak Inspektorat Kabupaten Lebak untuk segera turun tangan melakukan pemeriksaan menyeluruh atas dugaan keterlibatan tersebut.
“Jika ditemukan adanya celah yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang atau kerugian negara, maka harus diproses sesuai hukum yang berlaku di Indonesia,” tambahnya.
King Naga juga mengingatkan Bupati Lebak atas pernyataannya kepada publik yang menegaskan akan menindak tegas, bahkan memenjarakan, oknum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bermain-main dan melakukan pelanggaran dalam program pemerintah.
Sorotan juga datang dari Belong, Ketua BPPKB Banten DPC Kabupaten Lebak sekaligus wali murid SDN 2 Margatirta. Ia mengaku kecewa dengan kualitas dan pendistribusian Makan Bergizi Gratis yang dinilai tidak sesuai harapan.
“Sebagai orang tua murid, saya sangat kecewa. Jika benar Ketua Pembina yayasan atau dapur MBG itu adalah Kepala Dinas, seharusnya distribusi dan kualitasnya maksimal. Wajar jika kami menduga adanya monopoli yang akhirnya merugikan banyak pihak,” ujarnya.
Belong menilai kondisi tersebut tidak hanya merugikan penerima manfaat, tetapi juga berpotensi mencoreng program unggulan Presiden RI serta menggerus kepercayaan publik terhadap pelaksanaan program sosial pemerintah.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai dugaan tersebut. [Red*
