SMINews.info || JAKARTA, 29 Januari 2026 – Koordinator Pusat Barisan Aktivis Muda (BAM) Indonesia, Enday Hidayat, secara resmi menyatakan dukungan kuat terhadap keputusan pemerintah dan legislatif untuk mempertahankan posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) langsung di bawah komando Presiden. Pernyataan ini merespons dinamika sidang Paripurna DPR RI baru-baru ini yang menyepakati percepatan reformasi Polri tanpa mengubah struktur kelembagaannya menjadi di bawah kementerian.
Menurut Enday Hidayat, memposisikan Polri di bawah kementerian hanya akan memperpanjang rantai birokrasi dan berpotensi menyeret institusi penegak hukum tersebut ke dalam pusaran kepentingan politik sektoral.
”Struktur Polri yang berada langsung di bawah Presiden adalah amanat reformasi dan konstitusi yang sudah final. Hal ini krusial untuk menjaga independensi, kecepatan komando dalam situasi darurat, serta memastikan Polri tetap menjadi alat negara, bukan alat politik kementerian tertentu,” ujar Enday Hidayat dalam keterangan persnya hari ini.
Enday Hidayat menyoroti tiga alasan utama mengapa struktur saat ini (berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002) harus dipertahankan:
1. Independensi Penegakan Hukum: Menghindari adanya intervensi politik dari jabatan menteri yang merupakan posisi politis, sehingga objektivitas Polri dalam penegakan hukum tetap terjaga.
2. Efektivitas Komando: Mengingat luas wilayah Indonesia, jalur koordinasi langsung ke Kepala Negara memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dalam menjaga stabilitas keamanan nasional.
3. Visi Reformasi: Mendukung langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan DPR RI yang fokus pada peningkatan profesionalisme serta pelayanan publik (Prepresisi), alih-alih melakukan perombakan struktur yang kontraproduktif.
Dukungan ini sejalan dengan hasil Rapat Paripurna DPR RI pada 27 Januari 2026, di mana delapan fraksi menyetujui poin-poin percepatan reformasi Polri yang salah satu intinya menegaskan bahwa kedudukan Polri tidak akan diubah menjadi kementerian.
Enday juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus mengawal transformasi internal Polri agar semakin dicintai masyarakat. “Fokus kita seharusnya adalah penguatan kualitas SDM dan pengawasan, bukan merombak sistem yang sudah terbukti efektif dalam menjaga integrasi nasional,” tutupnya.
(Red*
