SMINews || Pandeglang – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesehatan, gizi, dan kecerdasan anak sekolah, balita, serta ibu hamil. MBG jadi investasi SDM jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045 sekaligus penggerak ekonomi desa dan UMKM.
Pelaksana teknisnya adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di bawah Badan Gizi Nasional (BGN). SPPG berfungsi sebagai pusat produksi dan distribusi makanan bergizi dengan menyerap bahan baku lokal dari petani dan nelayan setempat.
Pendukung kesiapan program ini adalah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), inisiasi pemerintah lewat Universitas Pertahanan RI. Lulusan SPPI diarahkan menjadi bagian BGN untuk mendukung distribusi dan pengawasan gizi.
“Dari kutipan di atas jelas bahwa program MBG ini sangat bagus tujuannya. Kita sebagai warga negara Indonesia harus mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini,” kata Cecep Saeful Bahri, Ketua DPC Ormas Badak Banten Perjuangan Kabupaten Pandeglang.
“Harapan Berbanding Terbalik dengan Fakta Lapangan”
Harapan Cecep agar MBG berjalan benar di Pandeglang justru berbanding terbalik dengan fakta. “Apa yang terjadi sejauh ini? Sudah banyak terungkap fakta-fakta unit dapur SPPG menyalahi peraturan,” tegasnya.
Pelanggaran yang ditemui mulai dari pemenuhan standar dapur BGN yang tidak dipenuhi, sampai kualitas makanan. Kasus yang muncul: makanan kurang rasa sehingga tidak berselera dikonsumsi, makanan basi, buah busuk bahkan ada belatungnya. Temuan lain masih banyak.
“SPPI Diduga Bersekongkol, Fungsi Pengawasan Mati Suri”
Cecep mempertanyakan fungsi SPPI yang seharusnya mengawasi gizi dan mendukung distribusi. “Tapi kenapa penyelenggaraan dan pendampingan program MBG oleh SPPI ini diduga bersekongkol dengan pihak mitra dapur untuk menutupi standar regulasi yang sudah ditetapkan BGN? Sehingga efektivitas penyelenggaraan makan bergizi ini menjadi anomali di masyarakat.”
SPPI yang digaji negara sebagai ASN BGN justru dituding ikut bermain. Alih-alih jadi pengawas, SPPI malah ditengarai kompromi dengan pelanggaran dapur mitra.
“Ekonomi Lokal Dikangkangi Perusahaan Dadakan”
Cecep juga menyoroti penyuplai bahan baku SPPG. Tujuan MBG adalah menggerakkan ekonomi lokal dengan menyerap hasil petani atau nelayan setempat. “Tapi apa yang terjadi? Malah disinyalir banyak perusahaan penyuplai dadakan yang belum tentu profesional dan proporsional, dan cenderung untuk meraup keuntungan pribadi. Sehingga program ini bisa dibilang sudah keluar dari konteks sebenarnya,” ujarnya.
UMKM dan petani lokal tersingkir. Proyek pangan justru dinikmati segelintir pemain baru yang dekat dengan pengelola SPPG.
“Desak Evaluasi Total, Ancam Aksi”
Atas carut marut MBG di Pandeglang, Cecep meminta Satgas segera evaluasi ulang setiap SPPG yang sudah dan akan beroperasi. “Agar program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini berjalan dengan baik, bukan jadi ajang kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, dan mencegah program ini dari tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.”
Cecep menegaskan Ormas Badak Banten Perjuangan DPC Pandeglang mendukung penuh MBG karena ini program Presiden.
“Kami siap mengawal program ini sehingga tidak keluar dari tujuan yang sudah ditetapkan. Kalau program ini selalu jadi anomali di masyarakat, kami tidak akan segan-segan untuk melakukan audiensi dan bahkan aksi unjuk rasa, demi tercapainya tujuan mulia pada program ini.”
Catatan buruk MBG di Pandeglang terus bertambah. Mulai dari SPPG beroperasi tanpa IPAL, penghalangan kontrol sosial ke media, kendaraan distribusi tanpa stiker BGN, hingga dugaan kongkalikong SPPI dengan mitra. Publik menunggu keberanian BGN dan Satgas MBG Pandeglang menindak tegas sebelum program mulia ini rusak oleh kepentingan.
